Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah Tahun 2019

umum

Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah Tahun 2019

Januari 09, 2019 Komentar

Rabu,10 Januari 2019 kami menerima Informasi tentang Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.Berikut adalah Bentuk Broadcast Message yang kami terima : 

BEKRAF membuka Penerimaan Proposal Bantuan Pemerintah 2019. Proposal ditujukan untuk Revitalisasi  Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif (maksimal 3 Milyar Rupiah), Sarana Ruang Kreatif (maksimal 1 Milyar Rupiah), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (maksimal 2 Milyar Rupiah). 
Adapun Pengaju Proposal bisa dari : Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa, Komunitas Kreatif & Lembaga Adat Berbadan Hukum.
Proposal diterima maksimal tanggal 28 Februari 2019 pkl. 23.59 WIB.

Pengumuman ini juga dapat di cek di link Petunjuk Teknis Bekraf 

Bagi Anda yang berminat dan memiliki Ide / gagasan menyangkut hal tersebut dapat membaca petunjuk teknis dan mulai untuk membuat proposalnya.

( THR ) 

Baca selengkapnya

Program Bakti Sosial LPM Kecamatan Sukawangi di Banten

sosial

Program Bakti Sosial LPM Kecamatan Sukawangi di Banten

Januari 07, 2019 Komentar

Trauma Pasca Tsunami yang menerjang Pantai Tanjung Lesung pada Sabtu (22/12/2018) masih berdampak hingga kini. Masyarakat masih merasa takut akan datangnya bencana Susulan. Hal ini diungkapkan Ahmad Albar (45 tahun) warga Kampung Camara Desa Banyu Asih Kecamatan Cigelis Pandeglang Banten pada Minggu 6 Januari 2019 ketika para pengurus LPM Kecamatan Sukawangi melaksanakan bakti sosial ke lokasi bencana.

“Baru tiga hari ini, kami beraktivitas seperti biasa. Sejak terjadinya bencana,semua orang  mengungsi ke sanak saudara masing-masing yang rumahnya jauh dari pantai.” katanya saat ditanya oleh Yahya Suhara Tim Media Lembaga Pemebrdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sukawangi.

Ahmad mengungkapkan “Meski tak ada korban jiwa, tapi kami takut, suaranya seperti kedatangan kereta, tak menduga ada tsunami, karena cuaca saat itu cerah,” katanya.

Dia menambahkan “menurut tetangga yang sedang mencari ikan di pantai, ombaknya saat di laut kelihatan kecil, tapi pas sampai di pinggir menjadi besar, menghempas dirinya, beruntung Dia tidak membentur pohon atau batu sehingga tidak ada luka seirus.” Seraya mengeritkan dahi

Hal serupa diungkap Bpk Zaenal Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Carita Pandeglang Banten. “Tidur kami tidak tenang, kondisi masyarakat belum stabil, mudah terbawa issu akan datangnya tsunami, bila ada berita tsunami lagi, mereka langsung panik.” Katanya saat ditanya sambil mendistribusi donasi  yang diserahkan Tim Relawan LPM Sukawangi di Posko Bantuan Logistik. 

Dia menambahkan “Saat kejadian, wilayah sini ada 37 rumah yang rusak, 8 orang meninggal karena terkepung air, satu diantaranya anak kecil, kebutuhan mendesak sekarang Beras dan Sembako.” pungkasnya

Sementara menurut ketua rombongan Relawan LPM Kecamatan Sukawangi Nisan “kehidupan masyarakat yang terdampak Tsunami di Banten masih sangat memprihatinkan, saat ini mereka hidup mengandalkan sumbangan dari orang lain. Mereka belum bisa melaut untuk mencari ikan, karena sebagian besar adalah nelayan. Yang dilakukan adalah memperbaiki perahu dan mengais puing-puning berharap ada barang berharga bisa untuk dijual. “ ungkapnya. 

Dia melanjutkan “Kami mendistribusikan sumbangan tidak satu titik, kami menyerahkan sumbangan langsung kepada korban, menyisir setiap rumah yang rusak di wilayah terdampak banjir, mencari mereka yang belum tersentuh dengan relawan lain.” Ujar pria yang akrab dengan panggilan Ghopay itu.(#YAS) 

Baca selengkapnya

Program Kerja LPM

masyarakat

Program Kerja LPM

Januari 06, 2019 Komentar

Program Kerja LPMD Program Kerja LPMD Bidang Pemberdayaan Keluarga, Kesehatan dan Lingkungan Hidup Data dasar : pemberdayaan keluarga. Data dasar : pemberdayaan kesehatan Data dasar : pemberdayaan lingkungan hidup Ad. 1. – Bekerja sama dengan PKK, BKKBN, Organisasi Wanita (GOW). Ad. 2. – Bekerja sama dengan DINKES, BKKBN, DIKNAS, PKK, GOW. Ad. 3. – Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, Kelautan dan Walhi, HKTI, ESDM. Materi kegiatan : Sosialisasi keberadaan lembaga. Memfasilitasi pembentukan bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan dan lingkungan hidup TK II. Pemberdayaan keluarga : Meningkatkan kreatifitas peran ayah, ibu dan anak sebagai manusia produktif (holistik = menjadi pelaku ekonomi domestik) ex. = home industri. Pemberdayaan kesehatan : Meningkatkan kreatifitas peran ayah, ibu dan anak sebagai manusia produktif (holistik) di dalam keluarga. Ex. = menjaga kesehatan keluarga (health for all 2010) lewat aktifitas posyandu + PKM. Pemanfaatan sejengkal tanah untuk tanaman produktif dan reboisasi. Bidang Komunikasi Media Massa dan Informasi Sinergi dengan bidang IV. Pembuatan pengumuman lomba Insus pertanian yang disebarkan di media cetak dan elektronik. Pembuatan release kegiatan lomba Insus pertanian untuk disampaikan ke media yang signifikan. Peliputan dengan mengundang para reporter / wartawan pada hari “H”. Evaluasi (dokumentasi) kegiatan pasca lomba Insus pertanian. Pembuatan konsep iklan layanan masyarakat tentang sosialisasi Asosiasi LPM Propinsi untuk pembentukan ke Asosiasi LPM Kab/Kota. Pembuatan konsep pemberdayaan minat baca masyarakat desa, untuk pemanfaatan media tradisional (kerjasama dengan media cetak / elektronik) Usulan untuk melibatkan unsur  PWI Jatim Bidang Budaya dan Pariwisata Skala prioritas. Kampanye sadar wisata melalui metode ekowisata. Revitalisasi budaya lokal. Peningkatan SDM pelaku ekowisata. Program spesifik : Pelatihan. Workshop. Bidang Olahraga dan Seni Peningkatan keterampilan pemuda yang sesuai dengan skill -         bengkel -         pertukangan -         koperasi -         TI dan komunikasi Langkah : -         Hubungan dengan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Pemda -         Dinas Indag, Dinas Koperasi -         Perusahaan-perusahaan -         Pendataan para pemuda pemudi melalui wadah yang sudah ada – karang taruna Penyuluhan tentang bahaya narkoba -         BNK -         BNP Kesenian -         Melestarikan budaya tradisional setempat. -         Keroncong -         Tari Bidang Pemberdayaan SDA, Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Inventarisasi permasalahan tentang pemberdayaan SDA, pertanian, kehutanan dan kelautan. Memfasilitasi hubungan kemitraan antara petani dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan yang beorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam rangka perbaikan SDA. Mendorong pengembangan komoditi alternatif bidang pertanian, kehutanan, kelautan dalam rangka peningkatan pendapatan petani. Mendorong pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat pada perbaikan SDA. Bidang Kemitraan Dalam dan Luar Negeri Jangka Pendek Adanya pendataan UKM yang punya produk-produk unggulan. Sosialisasi produk unggulan yang sudah berjalan. Sebagai mediator antara UKM dengan perbankan. Membangun relasi dengan instansi terkait meliputi komoditi dalam dan luar negeri. Memberi motivasi untuk menciptakan jenis-jenis produk unggulan untuk konsumsi dalam dan luar negeri. Memfasilitasi penelitian-penelitian pada UKM dengan instansi terkait. Memfasilitasi penyediaan informasi manajemen sumber bahan baku bagi UKM. Jangka Menengah Mengumpulkan data base mengenai pendistribusian produk. Membantu memberikan informasi jaringan pasar. Mengadakan pameran produk-produk unggulan yang ada. Memfasilitasi produk-produk unggulan UKM masuk jaringan internet. Mencarikan bapak angkat bagi pengusaha produk-produk unggulan dan produk desa / kelurahan lainnya dalam rangka pengolahan lebih lanjut. Memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah yang disesuaikan dengan desa / kelurahan yang terkait. Jangka Panjang Menggali potensi-potensi yang bisa diangkat menjadi potensi wisata. Mengumpulkan data obyek-obyek wisata yang ada agar bisa ditingkatkan peluang pasarnya. Memaksimalkan jumlah exportir dan importir di JATIM. Bidang Agama : Membangun kesadaran intern antar umat beragama. Membina kerukunan antar umat beragama Menciptakan sistem perekonomian yang memihak pada kepentingan bersama,khususnya pada pedagang kaki lima dan pedagang ekonomi lemah. Bidang Organisasi dan Kelembagaan Pengadaan Kantor dan perangkatnya. Penataan struktur dan lembaga. Pembentukan DPD Asosiasi LPM Kab. / Kota dan Kecamatan. Pembagian pembentukan Bakorwil à 4 Bakorwil. Rapat Pengurus Harian 1 bulan sekali. Rapat Pengurus Pleno 3 bulan sekali. Sosialisasi ke DPD Asosiasi LPM Kab. / Kota. Pembinaan DPD Asosiasi LPM Kab. / Kota. Bidang Penelitian dan Pengembangan Mengintensifkan sosialisasi Asosiasi LPM. Mendukung kegiatan program-program di bidang yang lain. Menghimpun data :   Perusahaan yang sudah go public.UU dan CRR (keuntungan perusahaan 5% utk UKM) Pemberdayaan masyarakat untuk home industi dalam produk-produk pertanian. Bidang SDM dan Pendidikan Pendidikan non formal, yaitu meningkatkan SDM guru pada lembaga-lembaga pendidikan non formal (khususnya pendidikan anak usia dini). Buta aksara (pemberantasan buta aksara untuk JATIM). Pelatihan anak putus sekolah (life skill). Peningkatan SDM dan pelatihan. Prioritas Program Bidang Peningkatan SDM dan Pendidikian : Optimalisasi dan Revitalisasi Pendidikan Luar Sekolah. Peningkatan SDM Kependidikan Tingkat Dasar dan menengah. (PAUD, TK, SD dan SMP)

Baca selengkapnya

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

info

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Januari 06, 2019 Komentar

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

2. Tim Penggerak PKK 
Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan meliputi :

1. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
3. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
4. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
6. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
8. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
9. melaksanakan tertib administrasi; dan
10. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya  mempunyai fungsi:
a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

3. RT dan RW
RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

4. Karang Taruna
Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
2. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
5. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
6. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
8. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
10. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
11. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
12. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Baca selengkapnya

Apa itu LPM?

masyarakat

Apa itu LPM?

Januari 06, 2019 Komentar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa “Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat ( LPM ) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum di sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakatdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

a. Menyusun  rencana pembangunan yang partisipatif.

b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat.

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasiln pembangunan secara partisipatif.

e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. 

f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

c. Pengembangan kemitraan

d. Pemberdayaan masyarakat dan 

e.Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut :

a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. 

b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif. 

c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bireuen Nomor .... Tahun 20.... dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Musyawarah Desa Blang Teumulek Nomor .....Tahun 20....., maka dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Blang Teumulek. LPM ini bersifat independent sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) mengurus rancangan peraturan desa tentang penetapan APBDes serta bertanggung jawab kepada masyarakat desa

Baca selengkapnya